Implementasi Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) di Desa Lumindai Kota Sawahlunto
DOI:
https://doi.org/10.36057/jips.v5i2.489Keywords:
Administrasi, Implementasi, GISAAbstract
Peneliti memfokuskan penelitian di Kantor Desa Lumindai Kota Sawahlunto. Dengan identifikasi masalah: beberapa tahun terakhir salah satu permasalahan dalam hal kependudukan adalah terkait masalah administratif. Salah satu pemicu hal ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan tertib administratif. Dalam upaya mengatasi permasalahan ini pemerintah membuat program Gerakan Indonesia Sadar Administratif (GISA).
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana implementasi Program GISA di Desa Lumindai Kota Sawahlunto. Dalam penelitian ini dilakukan studi mengenai Implementasi Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) di Desa Lumindai Kota Sawahlunto.
Menggunakan teori Implementasi menurut George C. Edward III dalam Widodo (2011:107), dilakukan analisis terkait hal yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor-faktor implementasi ditinjau melalui wawancara langsung bersama perangkat desa sebagai pelaku utama dalam program GISA, wawancara bersama masyarakat serta melalui pengamatan langsung.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam implementasi program GISA di Desa Lumindai, yaitu terkait masalah sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, lokasi desa yang jauh dari kantor kependudukan dan pencatatan sipil dan kekurangan personil untuk melayani administrasi kependudukan tersebut.
Kesimpulannya bahwa implementasi program GISA di Desa Lumindai Kota Sawahlunto masih belum berlangsung secara maksimal. Di sarankan perlu adanya perbaikan SDM, baik dari segi pegawai maupun dari masyarakat itu sendiri, diperlukan adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, agar tercapai tujuan dari program GISA ini, diperlukannya pertimbangan dari pimpinan Desa Lumindai untuk penambahan staf agar dalam melayani masyarakat lebih maksimal dan perlu adanya pembahasan mengenai SOP agar bisa berjalan dengan baik.
Downloads
References
[2]Andi, Prastowo. 2010. Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif. Yogyakarta. DIVA Press.
[3]Dunn. 2003. Pengantar Analisis dan Kebijakan Publik. Yogyakarta. Gajah Madah University.
[4]Eyestone, Robert. 2008. Kebijakan Publik. Jakarta. Bumi Aksara.
[5]Kencana, Syafiie Inu. 2008. Implementasi Kebijakan. Jakarta. Bumi Aksara.
[6]Moleong, Lexy J. 1995. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
[7]Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta.
[8]Susilo. 2013. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta. Pustaka Belajar.
[9]Supromo, Bambang. 2013. Metodologi Penelitian. Yogyakarta. BPFE.
[10]Umar, Husein. 2002. Metode Riset Bisnis. Jakarta. PT. Grame Pustaka Utama.
[11]Widodo. 2010. Analisis Kebijakan Publik. Malang. Bayu Media
[12]Widavisky, Pressman. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta. Pustaka Belajar.
[13]Winarno. 2005. Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta. Media Pressindo.
[14]Woll. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Bandung. Alfabeta.
[15]Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/837/SJ tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan.
[16]Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
